Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menanggapi keluhan dari sejumlah guru mengenai beban yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa guru seharusnya tidak dibebani dengan urusan teknis terkait pembagian makanan dan pengelolaan wadah makan (ompreng) karena tugas tersebut telah diserahkan kepada petugas khusus di masing-masing sekolah.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons terhadap keluhan yang disampaikan oleh para guru saat sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pendidik mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG mengganggu waktu belajar mereka, karena mereka juga terlibat dalam distribusi makanan dan pengumpulan ompreng.
Sudaryono menjelaskan bahwa BGN terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memastikan program MBG tidak mengganggu proses belajar mengajar. “Kami terus berkoordinasi agar tidak ada anggapan bahwa jam belajar guru terganggu karena harus mengurusi ompreng. Itu seharusnya tidak terjadi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat.
Di setiap sekolah, lanjutnya, sudah terdapat dua petugas penanggung jawab (PIC) yang mendapatkan insentif dari BGN untuk membantu proses distribusi makanan bergizi gratis di kelas. “Setiap sekolah memiliki dua PIC yang bertugas membantu dalam distribusi Makan Bergizi Gratis ini di kelas-kelas,” katanya.
Peran guru dalam program MBG, menurut Sudaryono, lebih ditujukan untuk mendampingi dan memberikan edukasi kepada siswa saat makan bersama, bukan untuk mengurus aspek teknis distribusi makanan. “Tugas tambahan guru adalah menemani siswa saat makan, mengajarkan mereka tentang kebersihan, seperti mencuci tangan sebelum makan, serta menjelaskan kandungan gizi makanan yang mereka konsumsi,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa guru diharapkan dapat mengingatkan siswa agar tidak membawa pulang makanan MBG. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan. “Jika ada yang membawa pulang, kami sarankan untuk tidak dilakukan, karena bisa jadi penyebab keracunan,” ungkapnya.
BGN juga menerima laporan bahwa beberapa siswa membawa pulang makanan MBG dan mengonsumsinya beberapa jam kemudian, saat kualitas makanan telah menurun. Sudaryono memperingatkan bahwa kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang kemudian dikaitkan dengan program MBG. “Ada siswa yang membawa pulang makanan, tetapi saat dimakan di rumah sudah tidak layak, lalu mereka mengalami sakit perut dan pergi ke puskesmas. Ini bisa menyebabkan kesan bahwa banyak siswa yang keracunan akibat program MBG,” tuturnya.
